Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah
(Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020)
Abstract
Tujuan dilakukannya studi adalah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang selama empat tahun anggaran yaitu tahun 2017 – 2020. Teknik analisis data yang difungsikan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas & efisiensi, aktivitas belanja, dan pertumbuhan. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang difungsikan dalam studi ini. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Metode dokumentasi difungsikan untuk memperoleh data penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa rasio kemandirian sebesar 19,02% tergolong instruktif, rasio efektivitas memperoleh nilai 102,33% tergolong sangat efektif, rasio efisiensi memperoleh nilai 78,29% tergolong efisien, rasio aktivitas yang terbagi menjadi rasio belanja operasi memperoleh nilai 77,71% dan rasio belanja modal memperoleh nilai 21,23%, serta rasio pertumbuhan yang terbagi menjadi rasio pertumbuhan PAD memperoleh nilai -4,02%, rasio pertumbuhan pendapatan memperoleh nilai 1,89%, rasio pertumbuhan belanja operasi memperoleh nilai -2,05%, dan rasio pertumbuhan belanja modal memperoleh nilai -22,57%. Dengan perolehan hasil tersebut, alangkah baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan belanja modal guna mendukung penyediaan terhadap sarana dan prasarana fasilitas publik yang mendorong perekonomian daerah.
Downloads
References
[2] Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan. ATESTASI JIA, 1(1), 16-28.
[3] Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2014). Undang – Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 2(2), 116-122.
[4] Sari, N. D., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen, 8(8), 4759-4787.
[5] Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 5(10), 38-54.
[6] Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., dan Novi Budiarso. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 3(4), 23-32.
[7] Aziz, Asmaul. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). EKSIS, 11(1), 86-101.
[8] Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Akuntansi, 3(1), 133-139.
[9] Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 183-199.
[10] Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
[11] Qur’ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). The Analysis Of Territory Financial Ratio As Performance Value In The Government Of Magelang City. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 60-70.
[12] Chandrarin, G. (2018). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
[13] BPPKAD Kabupaten Magelang. (2022). Sibata Online: Bankdata. Retrieved from http://sibata.magelangkab.go.id .
[14] Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
[15] Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[16] Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
[17] Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
[18] Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
[19] Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
_uk501.png)
.png)
3.png)
