KETEPATAN ANGGARAN: MENGURAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENGAWASAN WILAYAH MARITIM SULAWESI TENGAH
Abstract
Pengelolaan dana pengawasan maritim dari kelompok masyarakat pengawas memegang peran krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh analisis atas efektivitas pengelolaan dana dalam pelaksanaan pengawasan wilayah maritim Sulawesi Tengah. Penelitian mengeksplorasi secara deskriptif kualitatif untuk menemukan luaran yang menggambarkan perhitungan efektivitas dan hambatan yang timbul dalam pengelolaannya. Temuan penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan dana pada kelompok masyarakat pengawas pada tahun 2022 hingga 2024, dengan nilai efektivitas mencapai 100% yang menggambarkan realisasi dana yang diterima selaras dengan jumlah dana yang dianggarkan sehingga mencerminkan kesesuaian antara anggaran dan sasaran yang dirancangkan. Disamping itu, keterbatasan dana, letak geografis yang luas hingga jumlah kelompok yang banyak menjadi hambatan dalam peningkatan pencapaian pembinaan yang diprogramkan Penelitian berimplikasi pada aktivitas masyarakat dalam pengelolaan dana pengawasan maritim dari kelompok masyarakat pengawas untuk dapat mengadakan suatu strategi yang lebih baik dalam pengelolaan dana, peningkatan infrastruktur serta pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembinaan kelompok
Downloads
References
[2] D. Liddick, “The dimensions of a transnational crime problem: the case of IUU fishing,” Trends Organ. crime, vol. 17, pp. 290–312, 2014.
[3] Globe, “Illegal fishing costs Indonesia over $800 million in five years,” APSN. [Online]. Available: https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-06-06/illegal-fishing-costs-indonesia-over-800-million-five-years.html
[4] Y. Litha, “Nelayan Teluk Palu Berupaya Pulihkan Terumbu Karang yang Rusak Akibat Tsunami,” VoaIndonesia. [Online]. Available: https://www.voaindonesia.com/a/nelayan-teluk-palu-berupaya-pulihkan-terumbu-karang-yang-rusak-akibat-tsunami-/5009995.html
[5] M. Sujai, “Analisis Aspek Pembiayaan Untuk Mendukung Sektor Kemaritiman yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia,” J. Bumi Lestari, pp. 41–49, 2018, doi: https://doi.org/10.24843/blje.2018.v18.i02.p01.
[6] A. Susanti, S. Riadi, and D. Sari, “Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan,” J. Ilmu Manaj. Saburai, vol. 8, no. 1, pp. 11–18, 2022, doi: https://doi.org/10.24967/jmb.v8i1.1600.
[7] A. Widayanto, “PERAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN BIAYA OPERASIONAL PT PELAYARAN NASIONAL SAMUDERA RAYA JAKARTA,” J. Ilm. Manajemen, Ekon. dan Akunt., vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i1.107.
[8] W. Djafar, “Fiscal Policy to Encourage Investment in the Marine Logistics Sector,” Collab. Eng. Dly. B. Ser., vol. 2, no. 1, pp. 42–47, 2024, doi: https://doi.org/10.62012/collaborate.v2i1.59.
[9] С. В. Онешко, “The influence of accounting on the efficiency Of assets management of sea transport enterprises,” Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, vol. 2, no. 87, pp. 7–22, 2024, doi: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-2-07-22.
[10] E. Kusmiati, M. D. Ungkari, and A. A. Basit, “Planning, Implementation, and Control of Management Accounting in the Public Sector,” in 2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019), Atlantis Press, 2020, pp. 208–213. doi: https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200522.041.
[11] K. Timoshenko, C. Kuruppu, I. Badshah, and D. Ambalangodage, “A Systems Approach to Comprehend Public Sector (Government) Accounting,” in Integrated Science in Digital Age: ICIS 2019, Springer, 2020, pp. 50–59. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22493-6_6.
[12] Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. 2019.
[13] Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” Peratur. Menteri Kelaut. Dan Perikan. Republik Indones. Nomor 40/Permen-Kp/2014, vol. 2014, 2014.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.