PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara
Abstract
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sistem desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia. Hak otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuatnya dapat menggunakan kekuasaan seluas-luasnya untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hak otonom juga tercermin dari daerah yang diberikan wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya. Keuangan daerah yang berkualitas baik akan menjadi suatu tujuan yang harus dicapai, yang tentunya dengan pengelolaan keuangan yang baik. Penulis memandang penting kinerja keuangan sebagai bentuk analisis atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini penulis menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Hasilnya ialah terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah, terdapat hubungan positif yang tidak signifikan.
Downloads
References
[2] Alfarisi H., Salman. 2015. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)” [Skripsi]. Padang: Universitas Negeri Padang.
[3] Aliamin, dkk. 2015. “Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 3 (2): 168-18.
[4] Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. E-Jurnal Manajemen. Vol. 7 No. 2: 2302-8912.
[5] Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
[6] Farida, Dessy Noor, dkk. 2019. “The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance.” Journal of Islamic Accounting and Finance Research. 1 (1): 25-45.
[7] Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI: Yogyakarta.
[8] Mustanda, I Ketut dan Ni Made Diah Permata Sari. 2019. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” E-Jurnal Manajemen. 8 (8): 4759-4787.
[9] Panggabean, Fitri Yani dan Nina Andriany Nasution. 2017. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.” Universitas Pembangunan Panca Budi. 8 (1): 1-19.
[10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[11] Plyriadi, Annas dkk. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Tata Kelola.
[12] Pratiwi, Tri Yuni. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012—2016 [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
[13] Purwasih. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah” Kabupaten/Kota DIY Tahun 2011—2016). Universitas PGRI Yogyakarta.
[14] Rusmita, Sari. 2019. “Effect of Regional Government Characteristics of Financial Performance”. International Research in Economics and Finance. 3 (2): 29-35.
[15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[16] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
_uk501.png)
.2022-2026_uk200_pxl_.jpg)
.png)
3.png)
